Pernyataan SBY yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memberikan penjelasan terkait status Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mendapat sorotan anggota Komisi III dalam RDP dengan KPK. Bambang Soesatyo dari Fraksi Parti Golkar menyebutnya sebagai sesuatu yang luar biasa dan dapat dinilai sebagai intervensi halus pada KPK.

"Presiden bertanya kenapa status ketua umum partainya digantung. Suatu yang aneh dan luar biasa ini ditanyakan Presiden. Sebagian publik mengatakan itu bentuk intervensi halus kepada KPK, kenapa hanya mendesak kasus Anas, kok bukan wakilnya Budiono. Dia lebih lama digantung terkait kasus Century," katanya dalam RDP di Ruang Rapat Komisi III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/13).

Sementara itu anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari juga mempertanyakan hal yang sama. Ia meminta KPK menjelaskan bagaimana sebenarnya penindaklanjutan sebuah kasus. "Kebijakannya seperti apa, first in first out? Kenapa ada kasus yang sudah lama dilaporkan tidak ditindaklanjuti," tanya dia.

Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan pihaknya tidak akan terpengaruh pada pernyataan Presiden SBY yang disampaikan di Jeddah beberapa waktu lalu. Ia menekankan bukti-bukti yang mengarah kepada Anas sampai saat ini menjadi rahasia penyidik dan pada waktunya diumumkan kepada publik.

"Pendalaman kasus Anas sudah dilakukan sejak dulu sampai sekarang. Jadi tidak ada hubungannya apa pun dengan pernyataan Presiden dan kita sama sekali tidak tertekan karena bekerja secara profesional," ungkapnya.

Ia berharap publik dapat bersabar menunggu perkembangan penyelidikan. Semua bukti yang mengarah pada Anas adalah rahasia penyedik dan pada waktunya akan diinformasikan kepada publik. (iky)foto:wy/parle